Dewanggaumroh.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) melihat bahwa wacana penggunaan jalur laut untuk memberangkatkan jamaah haji dan umroh menyimpan potensi ekonomi yang besar. Meski begitu, rute laut ini juga menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi sejak dini.

"Wacana ini memang sedang ramai diperbincangkan. Pemerintah pun sudah mulai melakukan pembicaraan dengan pihak Arab Saudi. Bagi kami, ini adalah peluang bisnis yang menjanjikan, dan kami siap untuk ikut ambil bagian," ujar Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu (12/7/2025).

Salah satu tantangan utama, lanjut Carmelita, adalah waktu tempuh yang cukup panjang. Dengan jarak sekitar 5.000 nautical mile (NM) dan kecepatan rata-rata kapal 15 knot, perjalanan dari Indonesia menuju Arab Saudi bisa memakan waktu sekitar 14 hari untuk satu kali jalan. Perjalanan pulangnya pun diperkirakan membutuhkan waktu yang kurang lebih sama.

Wacana penggunaan jalur laut sebagai alternatif untuk memberangkatkan jamaah haji dan umroh kembali mencuat. Meskipun bukan hal baru, gagasan ini kini kembali dibahas dengan lebih serius oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan pelaku industri pelayaran.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa konsep umroh via jalur laut sejatinya sudah pernah dicoba, meskipun belum secara langsung dari Indonesia. “Ada yang berangkat umroh naik kapal pesiar, tapi sebelumnya terbang dulu dari negara terdekat. Jamaah asal Indonesia juga ada yang ikut, meski hanya satu dua orang. Biayanya saya kurang tahu,” jelas Nasaruddin.

Ia juga mengingatkan bahwa haji dan umroh melalui jalur laut sebenarnya adalah tradisi lama di Indonesia. Kapal legendaris seperti Belle Abeto dan Gunung Jati dulu menjadi moda utama pengangkut jamaah ke Tanah Suci. Namun, pada masa itu, perjalanan bisa memakan waktu hingga tiga hingga empat bulan lamanya. “Kalau sekarang mungkin sudah lebih cepat, karena teknologinya juga berbeda dan jalur lautnya mungkin lebih efisien,” tambahnya.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) INSA, Carmelita Hartoto, turut mengapresiasi wacana ini. Ia menilai bahwa pelayaran jamaah ke Tanah Suci berpotensi membuka peluang ekonomi baru bagi sektor maritim nasional. “Ini bisa menjadi peluang bisnis yang besar, dan kami siap jika dilibatkan,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta.

Namun, Carmelita mengingatkan bahwa inisiatif ini bukan tanpa tantangan. Menurutnya, keberangkatan jamaah via laut memerlukan kajian menyeluruh dari berbagai aspek, mulai dari waktu tempuh, biaya, hingga kesiapan teknis dan operasional. Dengan jarak tempuh sekitar 5.000 nautical mile dan kecepatan kapal 15 knot, perjalanan bisa memakan waktu hingga 14 hari sekali jalan. “Belum lagi proses pulangnya yang memakan waktu serupa,” ungkapnya.

Lebih jauh, Carmelita menyoroti pentingnya perencanaan matang dalam menangani situasi darurat selama pelayaran. “Misalnya, bagaimana jika ada jamaah yang sakit atau meninggal di tengah perjalanan? Ini butuh SOP khusus dan kesiapan fasilitas medis di kapal,” katanya.

Wacana penggunaan jalur laut untuk ibadah haji dan umroh kembali mencuat usai kunjungan Presiden Prabowo ke Arab Saudi pada 2 Juli lalu. Pemerintah melalui Kementerian Agama mulai menjalin komunikasi dengan otoritas Saudi untuk membahas kemungkinan realisasinya.

Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa realisasi program ini masih membutuhkan kajian menyeluruh. Kesiapan pelabuhan, bea cukai, imigrasi, armada kapal, hingga efisiensi biaya jadi hal-hal krusial yang harus diperhitungkan sebelum program ini dijalankan.